Gambar Utama

Pertumbuhan Ekonomi 2016, Pertaruhan Perdana Sri Mulyani

0 Comments 201 view(s)

Jakarta, CNN Indonesia, Selasa, 08/11/2016 12:47

Sri Mulyani Indrawati didapuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 27 Juli 2016 lalu.

Hanya beberapa hari bekerja di atas kursi yang pernah didudukinya di era pemerintahan sebelumnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia sudah mengernyitkan dahi atas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 beserta target asumsi makro yang harus dikawalnya.

Kami perlu merevisi APBNP ini untuk menciptakan confidence bahwa APBN tidak menjadi instrumen yang memberatkan ekonomi tetapi mendorong ekonomi. APBN tidak menjadi sumber ketidakpastian tetapi menjadi sumber kepastian,” ujar Sri Mulyani, Jumat (5/8) lalu.

UangKebijakan kontroversial yang pertama kali diambil sang bendahara negara baru adalah, memotong lagi alokasi belanja negara Rp133,8 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer dana ke daerah sebesar Rp68,8 triliun. Hal itu dilakukannya demi menjaga agar defisit anggaran sampai akhir tahun tidak lebih dari perkiraan Rp219 triliun.

Keputusan yang dinilai Mohammad Faisal, Direktur Penelitian Center of Reform on Economic (CORE) justru berpotensi menjadi penghambat langkah pemerintah menembus target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun ini.

Pemangkasan anggaran akan berdampak buruk pada ekonomi. Saya perkirakan maksimum hanya akan mencapai 5 persen, di bawah target pemerintah sendiri, kata Faisal beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani sendiri menyadari, apa yang dilakukannya bakal membuat laju ekonomi Indonesia tersendat. Ia meyakini, pertumbuhan ekonomi kuartal III tak akan mampu melewati torehan kuartal sebelumnya, yang cukup kokoh di angka 5,18 persen.

“Kuartal II tahun 2016, ekonomi kita tumbuh cukup tinggi. Untuk kuartal III, barang kali lebih rendah. Tapi kami sudah lakukan langkah persiapan agar tidak menciptakan kondisi yang seolah menurun,” ujar Sri Mulyani akhir bulan lalu.

Hasilnya terbukti pada Senin kemarin (7/11), saat Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2016 sebesar 5,02 persen atau melemah 0,16 persen dari kuartal sebelumnya.

Padahal, sentimen positif berhasil muncul kala pertumbuhan ekonomi Indonesia di paruh pertama berhasil mencapai 5,04 persen, akibat terdongkrak penguatan ekonomi mencapai 0,26 persen di kuartal II dari capaian kuartal I sebesar 4,92 persen.

Tetapi, boleh jadi capaian kuartal III 2016 patut disyukuri. Pasalnya, secara tahunan (year on year/yoy) pertumbuhan ekonomi Indonesia masih setia di angka 5,04 persen, seperti halnya capaian di paruh pertama. Meskipun jalan di tempat, ekonomi Indonesia tak terbawa arus perlambatan ekonomi dunia, layaknya China yang stagnan pertumbuhannya dikisaran 6,7 persen.

Setidaknya, rasa lega itu pula yang tergambar dari raut muka Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersyukur ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di atas 5 persen.

Lepas dari rasa lega tersebut, pemerintah harus menyadari bahwa ada setumpuk indikator yang harus dibenahi agar rapor di akhir tahun sesuai dengan ekspektasi, tumbuh 5,2 persen.

Bila melihat hitung-hitungannya, dengan angka kumulatif sebesar 5,04 persen (yoy) sampai kuartal III 2016 maka setidaknya ekonomi Indonesia harus melaju setidaknya 5,37 persen di kuartal terakhir. Namun, kalau hanya mengejar kisaran 5 persen sampai 5,1 persen, setidaknya, pertumbuhan ekonomi kuartal IV harus tumbuh 4,88 persen sampai 5,28 persen.

Catatan Sejarah

Bila membuka lembaran lama, boleh jadi harapan pemerintah dapat terwujud. Pasalnya, menurut catatan dua tahun terakhir, gairah pertumbuhan ekonomi kian memuncak jelang tutup tahun, dengan kisaran 5 persen dalam genggaman tangan.

Tercatat, pada kuartal IV 2014, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Lalu pada kuartal IV 2015 meningkat sedikit menjadi 5,04 persen. Catatan ini yang diyakini pemerintah akan kembali terulang dan tak menutup harapan bisa membaik di kuartal IV 2016.
Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV masih besar peluangnya untuk melampaui raihan kuartal III, atau di atas 5,02 persen. Namun, dirinya tak yakin kalau secara kumulatif di akhir tahun, pertumbuhan ekonomi bisa parkir di angka 5,2 persen. “Kalau melihat pencapaian kuartal III, kuartal IV bisa di atas 5,02 persen. Tapi secara rata-rata, belum akan terkejar di akhir tahun sebesar 5,2 persen. Mungkin, hanya 5 persen sampai 5,1 persen saja,” ujar Yustinus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (7/11).

Kemudian, kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia rupanya juga tak yakin pertumbuhan ekonomi di ujung tahun bisa menembus 5,2 persen. Namun, peningkatan di kuartal IV masih terbuka lebar.

“Sebenarnya, koreksi dari Menteri Keuangan dikisaran 5 persen itu lebih realistis. Tapi peluang di kuartal IV masih ada,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Raden Pardede.

Belanja Pemerintah

Masih berdasarkan catatan sejarah, pada kuartal IV 2015, konsumsi pemerintah memang menanjak sekitar 40 persen dari kuartal III 2015, dengan realisasi konsumsi di akhir tahun mencapai 91,2 persen atau sebesar Rp1.810 triliun dari total pagu APBNP 2015 sebesar Rp1.984,1 triliun.

Catatan ini yang diyakini Jokowi akan kembali terulang pada periode terakhir di tahun kedua kepemimpinannya.

“Kuartal IV belanja pemerintah akan naik. Karena ada realisasi pembayaran, realisasi penggunaan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik,” yakin Jokowi.

Serupa dengan bos-nya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahkan meyakini bahwa dua sampai tiga minggu terakhir, belanja pemerintah akan melimpah dan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi 2016.

Namun begitu, penerimaan negara yang terbatas dan pemangkasan anggaran justru memberikan dampak pesimis bagi dunia usaha bahwa konsumsi pemerintah akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi kuartal IV.

“Dari segi pemerintah, kita tahu tidak mungkin, karena pemerintah tengah melakukan rasionalisme terhadap anggaran untuk menutup kekurangan Rp219 triliun. Dari sisi pemerintah tak mungkin. Kemungkinan hanya dari swasta yang bisa digenjot,” imbuh Raden Pardede.

APBNP 2016 memang dirancang saat Kementerian Keuangan dipimpin Bambang Brodjonegoro. Namun sebagai pemegang tongkat estafet jenderal Lapangan Banteng, Sri Mulyani mengambil kebijakan yang berpengaruh besar terhadap laju ekonomi Indonesia.

Dengan hanya lima bulan terakhir di tahun ini menjadi Menteri Keuangan, mampukah Sri Mulyani membuktikan perhitungan yang dibuatnya tidak keliru? (gen)

Oleh :Yuliyanna Fauzi, CNN Indonesia, Selasa, 08/11/2016 12:47

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161108122858-78-171143/pertumbuhan-ekonomi-2016-pertaruhan-perdana-sri-mulyani/

Leave Your Comment